kesimpulan otonomi daerah. BAB III PENUTUP A. kesimpulan otonomi daerah

23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah yang menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah unyuk mengatur dan mengurus pemerintahan untuk kepentingan. net. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan pengurangan nilai. “KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG OTONOMI DAERAH” Oleh: ALDY IAN Editor : M. Hubungan. There is a more recent version of this item available. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. Frans Dione ; 2. Bupati Rembang, H. Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi pada otonomi daerah adalah Aspek Perilaku individu, aspek lemahnya organisasi Kepemerintahan, Aspek lemahnya Peraturan Perundang-Undangan, aspek lemahnya pengawasantingkat pemerintah provinsi atau otonomi daerah berada pada level atau tingkatan pemerintah Kabupaten/Kota, karena tidak ada kejelasan dan kepastian pilihan dalam menempatkan titik berat konsep otonomi daerah tersebut di Indonesia, oleh karena itu otonomi daerah pada saat ini dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia beradaOtonomi Daerah adalah upaya untuk mencapai kemandirian peningkatan kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan dan pendayagunaan seluruh dumber daya, aset dan potensisumber daya yang ada di daerah. Perbandingan Bentuk Otonomi Daerah Di Berbagai Negara. Latar Belakang Otonomi Daerah. Dirjen Otda Kemdagri Djohan (2015) mengungkapkan ada beberapa kelemahan UU No 32 Tahun 2004 sehingga timbulnya UU No 23 Tahun 2014JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 21 | V o l . Pendapat di atas sejalan dengan pengertian otonomi daerah menurut UU No. Hipotesis awal dari riset itu adalah keberhasilan otonomi daerah dipengaruhi oleh setidaknya tiga faktor, yaitu kepemimpinan kepala daerah, kelembagaan politik, dan stabilitas politik di tingkat lokal. 5. Makalah ini dibuat dengan berbagai panduan dan. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak . Otonomi Daerah. BAB III PENUTUP 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. 057. Mari. Pemerintah Orde Baru yang di pimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun , ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekan awal. Dengan mendampingkan kata otonomi dengan kata Daerah, maka istilah“mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna memperoleh. Sedangkan, Daerah ini memiliki otonomi khusus atau yang biasa disebut keistimewaan Yogakarta. Otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Latar belakang berlakunya otonomi daerah di Aceh tidak bisaTerdapat 8 dasar hukum Otonomi Daerah dalam UUD 1945 dan otonomi daerah di Indonesia saat ini diatur di dalam Undang-undang No. Prinsip ini memperhatikan. Otonomi Daerah di Indonesia yang mulai dilaksanakan pada masa reformasi sebagai buah dari perjuangan segenap bangsa. ,Prospek Otonomi Daerah di Negara RI: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah,PT. Dalam Otonomi Khusus di Papua terdapat Nilai-nilai Dasar yang bersumber dari adat istiadat rakyat Papua, nasionalisme yang bertumpu pada prinsip-prinsip manusia universal, dan penghormatan akan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self. yang berlimpah, seperti tambang, produk hutan, hasil. Dalam kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa meskipun otonomi daerah dan desentralisasi memiliki hubungan erat dalam memberikan kewenangan kepada daerah otonom, namun terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Makalah otonomi daerah. bagaimana otonomi daerah berimplikasi pada bidang politik, ekonomi, social budaya, dan hukum 7. SDM ( Sumber Daya Manusia) b. Bila ditinjau secara seksama, akan kelihatan bahwa isi dan luas otonomi itu akan sangat terbatas. Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahas Belanda yaitu de yang berarti lepas dan centerum yang berarti pusat. Berikut bedanya dengan desentralisasi. Berdasarkan pembahasan makalah kami maka kesimpulan yang dapat kami uraikan adalah : 1. Pengertian Otonomi Daerah – Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan, Hakikat, Prinsip, Asas, Indonesia, Para. Hubungan erat antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 1. Otonomi daerah secara umum diartikan sebagai pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan dan mengurus kepetingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyrakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. OTONOMI daerah (otda) merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi Nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. 2. Otonomi daerah dikaitkan semata – mata dengan uang. Realitas dan Upaya Reformasi Birokrasi Rahman Hadi 8. Syukur alhamdulillah, merupakan satu kata yang sangat pantas penulis ucapkan kepada Allah STW, yang karena bimbingannyalah maka penulis bisa menyelesaikan sebuah karya tulis otonomi daerah berjudul ” Otonomi Daerah untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)“. Otonomi berasal dari dua kata : auto berarti sendiri, nomos berarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah. A. Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila Orang/badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanan suatu. Source: slideshare. Untuk itu, Perpres No. Dalam. Hal ini ditujukan agar Pemerintah di Daerah dapat mengambil keputusan dan mengelola berbagai kepentingan di daerahnya sesuai dengan kebutuhan. Tujuan otonomi daerah adalah bahasan penting dalam artikel ini. 1 | 2 0 20 Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah Hulwah Fikriyani Fauziyah1, Odas Sriharyani2 1 Universitas Nusa, Program Studi Hukum, Sukabumi - hulwah. bagaimana perubahan politik hukum pengaturan pemerintahan daerah 5. 5 tahun 1974 Setelah terjadinya. Kesimpulan Hakikat Otonomi Daerah adalah kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan keputusan mengenai kepentingan. Orde Baru Pada era ini secara tegas menyebutkan ada dua tingkat daerah Otonom, yaitu Daerah Tingkat I dan Darah Tingkat II. 2. daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan. Dengan kedua undang-undang ini akan membuka peluang bagi setiap pemerintah daerah untuk mampu menggali potensi daerahnya masing-masing sehingga dapat dijadikan acuan sebagai sumber penerimaan. memiliki tanah yang luas, juga memiliki kekayaan alam. dan kesimpulan. Desentralisasi:penyelenggaraan pemerintahan terdapat pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kpd daerah, yang disebut dengan OTONOMI DAERAH. KAPASITAS PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT Untuk menilai kapasitas ekonomi masy di suatu daerah diperlukan info ttg sistem kelembagaan: 1. Makalah Kewarganegaraan tentang Otonomi Daerah Disusun Oleh Muazzin SHI Alumni Al-Hilal Sigli Tahun 2015 KATA PENGANTAR. 2. Drs. Hak Otonomi Daerah . 20201. Berdasarkan pembahasan makalah kami maka kesimpulan yang dapat kami uraikan adalah : 1. Prinsip Pemberdayaan Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunann dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Kesimpulan 2. Otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. KESIMPULAN Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat. 2008. ” Makalah dalam Seminar Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru: Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan RUU Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI, Jakarta, 27. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004), pengertian otonomi daerah adalah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan. Tjandra, Riawan, 2009, Hukum Keuangan Negara, Cetakan Ke-II, Penerbit P. Tidak dapat dipungkiri bahwa uang memang merupakan sesuatu yang mutlak, namun yuang bukan satu – satunya alat dalam menggerakkan roda pemerintahan. 20201. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Otonomi daerah adalah hal, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan OTODA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekargaman daerah. Oleh karena itu otonomi daerah merupakan salah satu hal yang diinginkan oleh masyarakat. PDF | On Jan 1, 2020, Andi Wahyudi and others published Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Pasca-Orde Baru: Praktek dan Implikasinya | Find. JURNAL DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM OTONOMI DAERAH. Reformasi membuka jalan bagi setiap orang maupun daerah untuk menyuarakan keadilan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pelayanan. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. (nomos = aturan/ undang-undang) , wilayah atau bagian negara atau kelompok yang memerintah sendiri. Dalam prakteknya, penerapan otonomi di Desa Aglik, memuat tiga agenda, yaitu pertama,Rangkuman Materi PKN Kelas 10 Bab 4. Jamaludin, SE, MAP Disusun Oleh : Kelompok 1 Muhammad Iqbal (218. Daerah-Daerah itu bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat Daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Desentralisasi ataupun kita sebut dengan otonomi daerah mencuat setelah reformasi pada tahun 1998. 12. Pajak. 37 Secara Bahasa kata “otonomi” berasal dari bahasa Yunani yakni autonomi. Source: slideshare. Muji Solih Astuti. 2. Yogyakarta: Pustaka. 1831)NUR HIKMAH (712. Hakikat otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk membentuk dan menjalakan suatu. Otonomi Daerah adalah upaya untuk mencapai kemandirian peningkatan kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan dan pendayagunaan seluruh dumber daya, aset dan potensisumber daya yang ada di daerah. Agustus 7, 2018. 5. Tak ada gading yang tak retak, begitulah adanya makalah ini. Sebagai kesatuan masyarakat hukum , desa memiliki otonomi. Akhirnya, pada 23 Juli 1903, pemerintah Kerajaan Belanda menetapkan Decentralisatie Wet 1903 atau UU Desentralisasi 1903. Daerah-Daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan Daerah, oleh karena di Daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar. 35 Tahun 2008:. Ternyata UU Otonomi daerah tersebut tidak diikuti dengan segera pengaturan operasional, seperti peraturan pemerintah, dan juklak pelaksana. 1. 1 Kesimpulan. Kesimpulan: Kebijakan Publik Daerah (KPD) berdimensi dua yaitu pertama kebijakan publik atas inisiasi dan analisis daerah dan kedua sebagai kebijakan turunan atau pengendalian kebijakan publik di daerah. b. Nama : NUGRAHA RAMADHAN. Otonomi Khusus Papua. 5 Pembahasan dan Hasil Penelitian Secara substansial, ada enam agenda reformasi yang pada saat itu (1998). dan penarikan kesimpulan data atau verfikasi. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. Kesempatan ini sangat menguntungkan bagi daerah-daerah yang memiliki potensi alam yang sangat besar untuk dapat mengelolah daerah sendiri secara mandiri ,dengan. OTONOMI DAERAH. Makalah tentang Otonomi Daerah. Penjelasan umum UU No. Partisipasi warga negara dlm proses pembuatan kebijakan mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yg responsif thdp kepentingan & kebutuhan warga. 3. Contoh Otonomi Daerah. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia di antaranya adalah. bersangkutan. Perkembangan daerah otonom menunjukkan bahwa sejak memperoleh otonomi, semakinKesimpulan Otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan. Indalia Nupi Herawan (141540134330036) 2. 33 Tahun 2020 berpotensi bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, karena mereduksi kemandirian daerah. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang. Otonomi. 3089) Eri Trianti (218. antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah dan memajukan pembangunan daerah. Dari berbagai pembahasan diatas maka saya dapat menyimpulkan keadaan otonomi daerah saat ini di Negara Indonesia sebagai berikut:. com – Konsekuensi utama dari otonomi daerah di Indonesia adalah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jawa Tengah. Jika dihitung rata-rata dari 1999-2014, setiap tahun DOB provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 1 Perpu No. id -. Oleh Aris Kurniawan Diposting pada 31 Juli 2023. Tujuan otonomi adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam perspektif Otonomi Daerah khusus di Indonesia penerapan good governance merupakan suatu hal yang masih sulit dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau local governance yang transparan akuntabel efektif. Otonomi berasal dari 2 kata yaitu , auto berarti sendiri,nomosberarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Dua istilah yang. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Secara sederhana Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh oleh sebuah daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya. Dilarang keras melakukan plagiarisme. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah ada 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun Makalah ini berisi tentang materi Isu dan Kebijakan Otonomi Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perkembangan otonomi daerah yang didalamnya terdapat beberapa kelemahan dalam berbagai bidang serta dampak yang dipengaruhinya di Indonesia. Pengertian Pemerintahan Daerah Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24). Latar Belakang Otonomi Daerah. Melakukan pemilihan kepala daerah. 1. Faktor internal daerah a. Akhirnya, demikian penjelasan lengkap dari otonomi daerah. id 2 Universitas Nusa, Program Studi Hukum,. Otonomi daerah telah membawa dampak positif yang signifikan dalam bidang ekonomi di Indonesia. Kesimpulan 3. Otonomi daerah yang luas sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut diberlakukan mulai tahun 2001. KESIMPULAN Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Sedangkan dalam arti luas diartikan sebagai berdaya. Dengan adanya otonomi daerah yang landasan berpikirnya mengacu pada good governance, maka pembangunan daerah dan strategi apapun yang ingin ditempuh daerah untuk mewujudkannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab elite politik, elite birokrasi dan eksponen penting dari masyarakat daerah it sendiri (Koirudin, 2005:181). 1. 25 tahun 1999. terciptanya pemerintahan yang efesien. KOMPAS. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dan efektif. bagaimana prinsip pemerintahan daerah menurut Pasal 18 UUD 1945 (sebelum dan sesudah amandemen) 6. KESIMPULAN Pelaksanaan sistem otonomi daerah dapat berjalan dengan baik atau tidak tergantung kepada dua faktor yaitu : 1. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia di antaranya adalah. Otonomi berasal dari 2 kata yaitu auto berarti sendirinomosberarti. Jadi desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan otonomi. Implementasi Otonomi Daerah: Perspektif Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Pengembangan Wilayah. Otonomi Daerah.